PRAGMATISME SUBSIDI

SUARA MAHASISWA, Pragmatisme Subsidi BBM

Monday, 13 February 2012

Pada 1 April mendatang,pemerintah akan memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bila melihat ketimpangan sosial antarpengguna subsidi tersebut, kebijakan ini dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat. Wacana 1 April merupakan langkah pemerintah yang berpijak pada alokasi subsidi BBM tahun 2011. Tahun lalu, anggaran untuk subsidi dinilai melampaui batas yang telah ditetapkan. APBN Perubahan 2011 telah menetapkan kuota volume konsumsi sebesar 40,36 juta kiloliter (KL). Nyatanya, volume konsumsi ini melonjak mencapai 41,69 juta KL. Menyikapi peningkatan yang sangat signifikan tersebut pemerintah mengambil jalan skema pembatasan.Mekanismenya antara lain kendaraan roda dua dan tiga diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Sementara itu, kendaraan roda empat milik pribadi,mobil dinas,dan taksi eksekutif menggunakan BBM nonsubsidi. Boleh jadi, pembatasan BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat.Selama ini,banyak yang menilai bahwa alokasi subsidi terlalu berpihak pada orang kaya, yaitu mereka yang bermobil mewah dan bermobil pribadi.Padahal,mereka dinilai tidak layak mendapatkan subsidi karena mampu membeli mobil yang notabene adalah barang tersier. Bagaimana dengan orang miskin? Mereka adalah pengguna roda dua dan transportasi umum. Mereka layak menggunakan subsidi karena penghasilannya jauh di bawah orang kaya.Namun, persentase penggunaan BBM bersubsidi 2010 ternyata jauh di bawah mobil pribadi. Bila pemerintah menganggap kelayakan antara dua golongan ini sama, tentu bukan suatu logika yang bisa diterima.Pembatasan subsidi sangat diperlukan agar si kaya membayar harga BBM sesuai penghasilannya dan si miskin dibantu melalui subsidi agar mampu membelinya. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi memang langkah yang bijak. Namun, realisasinya harus mempertimbangkan faktor pragmatisme, terutama bagi rakyat kecil. Harus ada pengawasan ketat terhadap pembelian BBM bersubsidi.Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak menjadi kado pahit bagi masyarakat. HILMIA WARDANI  Mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang